ESAP SEJARAH 3

KEBIJAKAN EKONOMI KEUANGAN DOMESTIK HAL 14

1. Kebijakan ekonomi keuangan domestik menghadapi tingginya inflasi karena

a.. Masih beredarnya mata uang jepang,

b. Kas negara kosong karena belum ada pajakdan  biea masuk,

c. Eksport macet karena blokade laut belanda dan maklumat dari AFNEI ( Allied Forces For Netherlands East Indies dengan mata uang Nica (Netherlands Indies Ciwil Administration)

2.  5 juli 1946 berdasarkan UU No 2 1946. menetapkan peraturan  pembentukan BNI menjadi Bank UMUM

3.   1 -10 -1946   UU No 17 1946 di perkuat UU No 19 1946 tentang pemberlakuan uang RI (ORI)

2 signifikasi mengeluarkan uang ORI :

1. Menekan inflasi yang disebabkan beredarnya uang asing.

2, Untuk menstabilkan harga

4. 19 juni 1951 membentuk panitia Nasionalisasi de javasche Bank    fungsinya untuk mempersiapkan pembentukan Bank sentral indonesia sebagi pengatur moneter negara

5. 15 -12 1951 UU No 24 1951 diperkuat UU No 11 1953dan tentang nasionalisasi  de javasche Bank NV menjadi BI sebagai bank sentral dan bank sirkulasi

6.  Lembaran negara No 40  tentang restrukturisasi tatanan birokrasi pejabat keuangan dan moneter

7.   Pembentukan Badan Perancang Ekonomi menyusun rencana  pembangunan ekonomi,

8.  April 1950 -1953 Kebijakan perekonomian Gerakan Benteng /program benteng  untuk menghidupkan industri industri kecil  sebagai kekuatan utama perekonomian nasional,

9. Mengembangkan industri kecil di tempuh dengan :

  a. perusahaan asing untuk melatih tenaga indonesia

b.  Pemerintah mendirikan perusahaan Negara

c. memberikan kridit pengusaha nasional

d. memberikan perlindungan hukum

Kebijakan pemerintah awal kemerdekaan

a. Kebijakan Ekonomi keuangan internasional

b. Kebijakan pemerintah bidang hubungan ousat dengan daerah

c. Kebijaksanaan bidang militer.

d. Kebijakan Birokrasi Pemerintahaan

Kebijakan Ekonomi keuangan internasional

yang di hadapi : adanya blokkade laut oleh belanda membuat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional indonesia terhambat.

2 strategi  mengatasi blokade laut dari belanda :

 1. diplomasi politik    2. diplomasi ekonomi

1.                                      Diplomasi politik : memberi bantuan kepada india ,sedangkan india membantu pakaian ke indonesia

Makna politisnya 2 :

1.   Bantuan ke india indonesia menjunjukan ke dunia internasional bahwa blokade laut dari belanda tidak berpengaruh apa apa.

2. Mendapatkan dukungan dari india.di forum internasional.

2.  Diplomasi Ekonomi :  Kontak dagang dengan asing

  Strategi ekonomi efektif karena 2 hal :

1.        Pedagang  tidak nyaman adanya blok kade laut

2.        Negara patner indonesia mendukung indonesia mencabut blok kade laut berdasarkan kelancaran ekonomi.dan perdagangan

Kebijakan Birokrasi Pemerintahaan HAL 18

Goood Govemance : susunan birokrasi yang baik efisiensi untuk mencapai pemerintahaan yang optimal.

Sidang PPKI 18-8 1945 :

1.  Menetapkan, mengesahkan UUD 1945

2.  Mengankat soekarno sebagai presiden dan moh Hatta wakil prewsiden.

3.  membentuk komite nasional MPR dan DPR

19 -8-1945 PPKI membentuk 12 departemen 4 mentri Negara

Kebijakan KNPI memiliki wewenang eksekutif, dan legislatif.

Pembentukan KNPI dan di keluarkan maklumat politik sangat mempengaruhi politik dan kenegaraan indonesi

Tugas KNPI Pusat : membantu dan pengawas kinerja presiden 

Tugas KNID untuk membantu mengawasi pemerintahaan di tataran yang lebih rendah seperti Gubernur, bupati

Makliumat politik 3 -11-1945

1.  munculnya partai politik sebagai media menyalurkan merepresikan aliran dan paham indonesia

2.  pembentukan partai secara rapi

25-26-11-1945 hasil rapat PPKI:

1. Eksestensi dan kedudukan Komite

2. Partai politik sebagai demokrasi

3. Polilik dalam dan luar Negri

4. Perubahaan pemerintahaan

5. KNPI pusat menjalankan pada MPR

Kebijaksanaan bidang militer.

Membentuk BKR laut, udara untuk  Menolong keluarga korban perang  (BPKKP)

Badan perjuangan di bawah komite Van Aksi

1. API      2. BARA  3. BBI      4. KRIS. 4. PI

5 BPI   6. PPNI.

5 -10 1945 berdiri TKR .  Panglima tinggi Jend Sudirman

1-1946  TKR diganti TRI

3 juni 1946 TRI di ubah TNI   Jend Sudirman panglima tinggi   TNI.

Perkembangan Situasi Politik dan Kenegaraan awal Kemerdekaan    Di pengaruhi 2 hal :

1. Pembentukan KNPI ,       2. maklumat politik 3-11-1945

Keragaman idiologi Partai politik : HAL 24

Partai berhaluan nasionalis :

PNI,  penggabungan dari Partai rakyat indonesia, Serikat rakyat indonesia, Gabungan Republik indonesia,

Partai politik berhaluan agama :

Masyumi,  NU,  PARKINDO,  PKRI,

Partai berhaluan sosialis komunis :

PKI, PERMAI ,PBIU, PSI, PRS,PRJ,

Hubungan antara lembaga pemerintah pusat dan daerah

Di latarbelakangi oleh berbagai situasi Negara yang genting seperti keaadan Jakarta di awal 1946 yang sangat rawan oleh terror dan intimidasi pihak asing mengharuskan para petinggi untuk memindahkan ibu kota Negara ke Yogyakarta pada 4 januari 1946 untuk sementara waktu alas an pemindahan adalah bahwa di ibukota ini twerdapat markas besar tentara pasukan lascar Hizbullah sabillilah  dan lascar mataram pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono  IX yang siap sedia bertempur. Yogyakarta mempunyai letak yang stategis  untuk melakukan perjuangan diplomasi dan bersenjata . posisi KNPI yang di bentuk tanggal 22 Agustus 1945 berwenang membantu tugas kepresidenan menjadi actor aktip menjaga mpemerintah an di Jakarta saat para pemimpin bangsa melakukan hijrah ke Yogyakarta.

Pada dasarnya posisi wewenang KNPI di kukuhkan melalui X 16 oktober 1945 memberikan kuasa legislative terhadap badan tersebut dengan maklumat itu KNIP berposisi layaknya DPRD  Tugas KNIP adalah Membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah KNIP berkuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah KNID bertugas membantu dan mengawasan jalannya kinerja pemerintah yang lebih rendah dari pada presiden seperti gubernur bupati. 

HUBUNGAN ANTARA KERAGAMAN IDIOLOGI DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN HAL 25

Keragaman idiologi dalam golongan  nasionalis agama sosialis-komunis mengandung implikasi yang signifikan terdap struktur kepemimpinan Negara  perubahaan otoritas KNIP dan miunculnya partai politik menjadi dua katalisator terhadap perubahaan struktur kekuasaan pemerintah

Lembaga kepresiden di bentuk pada 2 sept 1945 soekarno membentuk susnan cabinet sebagai pelaksana eksekutif  merupakan manifestasi  penguatan lembaga kepresidenan untuk melaksanakan tugas Negara

Susunan cabinet yang terbentuk 2 sep 45 mencerminkan komposisi mewakili keragaman idiologi  di keluarkannya maklumat 3 nop 45 kondisi keragaman idiologi berperan dalam susunan kepresidenan Negara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4 -1-1946 ibukota Jakarta pindah ke Yogyakarta (karena adayan teror dan intimidasi dari asing )

sebab:

1. Yogyakarta markas tentara pejuang pasukan laskar Hizbullah sabiliiah ,  Laskar mataram pimpinan Sri sultan IX