ESAP SEJARAH STUDY 3


keberhasilan orde baru bidang KB, swsembada pangan

Repelita 5 1 april 1989- 31 maret 1994 pelaksanaan pembangunan sudah tidak merata, pembangunan di jawa

Repelita 6 1 april 1994-31 maret 1999 masa kejatruhan orde baru .

Langkah Kebijakan politik orde baru :

1.   Melakukan fusi partai politik tahun 1975 dengan dasar UU No 3 1975
2.   23 mei 1970  SK No 43   Restrukturisasi  partai politik menjadi 3 partai :  
3.   Kebijakan Militer,ekonomi, budaya
4.  Normalisasi kampus hak hak untuk berserikat berkupul mengeluarkan pendapat,beda haluan dengan asas tunggal pancasila langsung di tangkap , dihukum dengan dakwaan subversif
5.  Di bredeli majalah tempo, detik,  editor

Melakukan fusi partai politik tahun 1975 dengan dasar UU No 3 1975. dengan komposisi :
1.    Kelompok demokrasi pembangunan ( 11 Januari 1973)   terdiri   ; PNI,  PARKINDO,  PARTAI KATOLIK, IPKI, MURBA.
2.   Kelompok persatuan pembanguanan : NU, muslim Indonesia, PSII, Perti
3.   Kelompok golongan karya : organisasi profesi, buruh, pemuda, tani, nelayanmseniman dan organisasi masyarakat, korpri, federasi buruh Indonesia, himpunan kerukunan tani Indonesia,KNPI,

23 mei 1970  SK No 43   Restrukturisasi  partai politik menjadi 3 partai :   
1. Golkar      2. NU       3. PNI.

Pemerintah orde baru sangat kuat karena di dukung :   
1. Sector militer dengan memperbaiki kinerja angkatan darat,    
2.  Ekonomi dengan menambah jumlah dana bantuan  luar negri,
3.  Budaya dengan menyebarkan organisasi turunan golkar ke pelosok masyarakat .

Menguatnya orde baru ditentukan  3   hal    ;
 1.     militer.     2. golkar,    3, ekonomi.

1. Kebijakan Militer : dilakukan dengan memperbaiki kinerja angkatan Darat
2. Menguatnya sektor ekonomi : dilakukan dengan penambahaan dana bantuan luar negeri
3. Menguatnya sektor budaya : dengan menyebarkan organisasi turunan golkar ke pelosak indonesia.

3 fusi partai politik :   1 PDI,     2.PPP.      3. Golkar.

Pancasila sebagai satu satunya asas di gunakan oleh seluruh pergerakan nasional, parpol, organisasi pemuda mahasiswa, LSM.

Startegi soeharto : sistim reword and Punishment terhqadap orang orang yang mendukung atau menentang orde baru.


BAB 2      
KRISIS MULTIDEMENSI  DAN MUNCULNYA REFORMASI

1997. KRISIS MONETER melanda asia tenggara, termasuk indonesia.
Krisis nmultidemensi 1997-1998 memberikan akses terhadap ekonomi, politik sosial,

Krisis ekonomi indonesia merupakan efek domino dari krisis ekonomi asia

Krisis ekonomi indonesia mengalami stagnansi sistim neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia

Pendapat Bank Dunia syarat ekonomi berhasil :
1.        investasi bidang pendidikan meningkatkan SDM
2.        Rendahnya korupsi
3.        Stabilitas dan kredibilitas politik

krisis sosial
Yang menuntut soeharta turun dari presiden  di hapusnya Dwi Fungsi ABRI, Reformasi, : mahasiswa, KAMMI , PORUM KOTA

tuntutan reformasi karena
1, terjadi krisis mutidemensi
2, kerusuhan
3. tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintahaan
4. Pemerintahaan sentralistik, otoriter,

Kondisi sosial ekonomi pasca reformasi
1.        pemulihan krisis sangat lambat bila di bandingkan dengan negara lain( pilipina, malesia)
2.        Krisis malah menjadi komplek (krisis Multi demensi)
3.        Tingginya konflik seiring jatuhnya  /mundurnya ekonomi
4.        tingginya tingkat insentifitas konflik politik internal sehingga untuk menjalankan pemerintahan tidak bisa optimal
5.        IMF tidak bisa mengurangi beban ekonomi, Syarat IMF tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat indonesia, IMF hanya memandang dari sudut ekonomi, sedangkan sosil tidak diperhatikan
6.        memburuknya kondisi sosial dan ekonomi karena penghapusan karena kebijakan penghapusan subsidi bagi masyarakat
7.        meningkatnya pengangguran Karena PHK
8.        Nilai rupiah melemah, harga harga naik tinggi.
9.        meningkatnya kriminalitas
10.     banyak investasi asing yang ditarik modalnya

Usaha usaha bidang sosial ekonomi pemerintah pasca revormasi
1.  meningkatkan penyediaan kebutuhan pokok
2.  kesehatan
3.  pendidikan
4.  fasilitas umum
5.  lapangan pekerjaan