ESAP SEJARAH STUDY 3

e. Soeharto membuat konsep isinya bahwa presiden Soekarno berhalangan memimpin pemerintahan dan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepada soeharto pemegang supersemar di ajukan kepada presiden Soekarno. Tetapi soekarno tidak menyetujui konsep dari soeharto tersebut.

f. 23 februari 1967   Soekarno secara resmi menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahaan kepada soeharto, pengemban ketetapan MPRS NO IX/MPRS/1966

BERDIRINYA PEMERINTAH ORDE BARU DAN CIRI POKOK KEBIJAKAN YANG DI HASILKAN

TAP MPRS NO XXXIII/MPRS/1967, 12 Maret 1967, MPRS  di ketuai AH Nasution mencabut mandat atas seluruh kekuasaan pemerintahan presiden Soekarno

27 maret 1968 MPRS .  Tap MPRS No XLIV/MPRS/ 1968.  mengangkat soharto menjadi presiden RI 

 Soeharto membentuk kabinet : Ampera. Di resmikan  28 Juli 1966

Agenda utama kabinet ampera  ;

1.        Melaksanakan pemilu ,

2.        Menstabilkan kondisi ekonomi politik Negara,

3.         Mengadakan perbaikan di bidang pangan  sandang.

Program kabinet ampera di susun dalam sidang umum MPR yang ke 3 tahun 1966.

Program kabinet ampera terdapat di dalam catur karya atau 4 program . dengan prinsip dwi Dharma

1.        memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia terutama sandang pangan

2.        menggelar pemilihan umum secepatnya 5 juli 1968seperti dalam tap MPRS No XI/MPRS/1966

3.        Kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negri Indonesia yang bebas aktif sesuai dengan tap MPRS NO XI/MPRS/1966.

4.        Meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk.

     Rancangan kabinet ampera  :

1.        untuk mewujudkan kehidupan politik yang baik 23 Mei 1970 disusun rencana pemilihan umum.

2.        kehidupan ekonomi distabilkan dan rehabilitasi

3.        menyususn dan melaksanakan pembangunan nasional

Program orde baru Tri logi pembangunan :

1.        Pemerataan pembangunan Negara serta hasil hasilnya dengan prinsip terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

2.        Merencanakan melaksanakan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi

3.        Menciptakan stabilitas nasional  y ang sehat dan dinamis.

Kebijakan ekonomi era orde baru

Disusun pada 1966  Tap  MPRS NO XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan kebijaksanaan landasan :

1.        Ekonomi

2.        Keuangan

3.        Pembangunan

Tujuan tap MPRS adalah : mengatasi krisis dan kemrosotan ekononi yang melanda Indonesia sejak tahun 1955

Tap MPRS NO XXIII /1966    Soeharto  meletakan dasar rencana pembangunan

Kebijakan ekonomi dalam negri soeharto :

a.        Peraturan 3 oktober 1966 pokok regulasi diterapkan pemerintah orde baru dalam menanggulangi krisis ekonomi antara lain :

1.        Anggaran belanja seimbang (Balanced budget) fungsinya untuk mengurangi satu penyebab terjadinya inflasi

2.         Menerapkan kebijakan mengekang proses ekspansi kridit bagi usaha sector produktif

seperti   :

 a.  sector  pangan          b. eksport    

 c.  prasarana,                d.   industri.

3.        Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negri (rescheduling) serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan kridit luar negri baru

4.        Menetrapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negri untuk serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.

b.        Dikeluarkan peraturan (10 februari 1967) tentang harga dan tariff   

tujuannya adalah untuk mengurangi penyebab timpangnya perbandingan harga serta membuka peluang kesempatan bagi perusahaan untuk memakai sumber pembiayaan sendiri.

c.        Dikeluarkan peraturan (28 juli 1967)  untuk memberikan stimulasi pengusaha agar menyerahkan sebagian hasil usahanya sector pajak dan ekspor indonesia

Tujuan agara pengusaha turut merangsang perkembangan perekonomian

d.        Menerapkan UU No 1 1967 tentang penanaman modal asing. UU NO 6 1968 tentang penanaman modal dalam negri

e.        Mengesahkan rencana UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU RAPBN)

UU NO 13 1967 diterapkan prinsip anggaran berimbang atau balanced budged menuntut keseimbangan antara anggaran belanja negara dan pendapatan Negara.

Perundingan paris club :

1.        Indonesia mendapatkan penangguhan pembayaran utang luar negeri

2.        Utang Indonesia yang jatuh tempo 1969 dan 1970 nmendapat pertimbangan untuk di tunda

Dana bantuan luar negri / Bukti ekspor (BE) mencakup 3 sektor :

1.        Sector impor barang ekonomi pupuk suku cadang obat hama

2.        Sector proyek pembangunan

3.        Sector pangan , pada peningkatan swasembada pangan dalam negri.

Karakteristik kebijakan perekonomian dalam negri  secara idial berusaha untuk membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia

Perbedaan kebijakan perekonomian orde baru dengan orde lama :

-  Orde baru :

Terletak di dalam proses pencarian sumber dana pembangunan dari sector pinjaman  luar negri .

-  Orde lama :

                Sangat anti melakukan pinjaman ke luar negri,

(REPELITA )Rencana pembangunan lima tahun  :

a.        Repelita 1.     1 april 1969-31 maret 1974 :

1.        Peningkatan taraf hidup masyarakat

2.        Pembangunan pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, perluasan sarana, prasarana social

b.        Repelita 2 .     1 april 1974- 31 maret 1979 :

1.        Sandang papan

2.        Perumahaan dan fasilitas lainnya

3.        Sarana prasarana yang semakin terdistribusi

4.        Rakyat yang lebih baik

5.        Lapangan kerja

Repelita 3     1 april 1073-31 maret 1984 :

1.        Pemerataan sector pangan

2.        Pemerataan pendidikan dasar, keahlian disemua bidang

3.        Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya 

4.        Pemerataan tenaga kerja dan usaha transmigrasi 

5.        Melibabatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan

6.        Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tk 1,2

7.        mengintensifkan kinerja dalam menyediakan kesempatan keadilan bagi rakyat

Repelita 4. 1 april 1984-31 maret 1989; masa