ESAP SEJARAH 3

RANGKUMAN KLAS 3/ XII   IPA

 Surat perintah 11 maret 1966 (supersemar)

Dokrin Komunis/partai komunis untuk merebut kekuasaan Negara dengan menyingkirkan kekuatan lawan  politik lainnya. Menegakan dictator proletariat.  Dilakukan dengan kekerasan.

Tahun 1948 ; Pembrontakan PKI di Madiun, dapat di tumpas ABRI dan Rakyat

Tahun 1950 PKI muncul lagi.   Tahun 1955    PKI ikut pemilu.

ketua PKI tahun 1951 D.N. Aidit 

PKI pemilu tahun 1955 dapat dukungan rakyat menjadi no satu dari empat partai besar PNI, Masyumi dan NU.

PKI ingin merebut kekuasan di parlemen pada masa Demokrasi terpimpin  dengan cara membentuk biro khusus secara rahasia      bertugas mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik, ABRI,

PKI  Mempengarui Presiden Soekarno untuk menyingkirkan, melenyapkan lawan politiknya,

Presiden  memubarkan partai masyumi, PSSI, Partai Murba.

 PKI berhasil memecah belah PNI menjadi 2 kelompok.

PKI Menyusupkan  Ir Surachman ke PNI.

PKI menghembuskan isu bahwa pimpinan TNI angkatan Darat membentuk dewan jendral akan melakukan kudeta  terhadap presiden Soekarno pada saat ulang tahun ABRI.5-0ktober 1965.

PKI dipimpin D. N. Aidit  .

Ketua biro khusus PKI  Kamaruzaman bertugas menghubungi kadernya di kalangan ABRI Brigjen Supardjo, letkol Untung, Kolonel Sunardi, Marsekal Madya Omar, Kolonel Anwar.

Gerakan 30 S /PKI secara fisik dipimpin oleh letkol Untung  Pasukan pengawal presiden,

1 oktober 1965. PKI melakukan penculikan dan pembunuhan 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat Letjen A, Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo, Mayjen  Donald Izacus Panjaitan Brijen Soetoyo Siswomiharjo, Letnan satu Andreas Tendean.

Jendral A.H Nasution dapat meloloskan diri tertembak kakinya,  Anaknya ade Irma Suryani menjadi korban sasaran. Letnan polisi Karel Satsuit Tubun

Para perwira tinggi di bunuh dan di kubur di sumur tua lubang buaya

PKI menadakan perebutan di yogyakarta, solo, wonogiri, semarang 

1 Oktober 1965  mengumumkan dewan revolusi melalui RRI di bacakan oleh Letkol untung.

Dewan revolusi yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono melakukan penculikan : Kolonel Katamso, letkol sugijono,  di bunuh di  desa kentungan.

1 Oktober 1965 penumpasan G30S/PKI dilakukan oleh anggota pasukan batalyon 503 Brawijaya, pasukan batalyon 545 diponegoro, pasukan RPKAD dapat merebut menduduki gedung RRI pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan wilayah medan merdeka.

Pasukan batalyon 238 kujang siliwangi menguasai lapangan banteng dan mengamankan markas kodam V Jaya dan sekitarnya. Batalyon I kavaleri dapat mengamankan BNI unit dan percetakan uang Negara di kebayoran

Mayjen Soeharto pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya perebutan kekuasan di lakukan oleh gerombolan yang menamakan dirinya G30S/PKI serta penculikan 6 perwira tinggi angkatan darat, presiden dan menko Hankam /Kasab dalam keadasn aman dan sehat

Basis utama PKI di lapangan halim perdana kusuma.

Presiden meninggalkan halim perdana kusuma ke istana bogor. 

Penumpasan PKI di halim perdana kusuma di lakukan oleh   RPAD, Pasukan batalyon 238 kujang/siliwangi, Batalyon 1 kavaleri dipimpin oleh komamdan kesejahteraan Kavaleri(Dansenkav) colonel Subiantoro.  

sukitman dapat meloloskan diri dari penculikan PKI.

3 oktober 1965 menemukan jenasah  Perwira tinggi Angkatan Darat yang di culik di sumur tua lubangbuaya.

4 oktober 1965 jenasah diangkat di keluarkan dari sumur oleh RPKAD dan KKOAL (Marinir).

5 oktober 1965 jenasah di makamkan di taman makam pahlawan Kalibata.

Presiden soekarno 1 oktober 1965 memerintahkan kepada semua angkatan bersenjata untuk mempertinggi kesiap siagaan dan tetap di pos masing masingdan haya bergerak bila ada perintah.

10 Maret 1966 presiden soekarno menggelar pertemuan di hadiri oleh :

a.  Partai politik PSSI,     b. NU      c. PERTI,

d. Partai        e. Katolik,    f.  Parkindo, g.Muhamadiyah,     h. PNI,     i. Partindo,

j. IPKI,        k. Front Pancasila

Pertemuan 10 maret 1966  presiden Soekarno didampingi  : A. M. Hanafi , Dr. Soemarno, Dr. Soebandrio, J. Leimena, Ahmadi, Dr. Chiroel Saleh

11 maret 1966 di gelar rapat sidang paripurna agendanya merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, social, dan politik Indonesia.

Saat  rapat  Presiden di beri tahu oleh Brijen Saboer bahwa terdapat konsentrasi pasukan tak dikenal di luar istana.

Presiden soekarno pergi ke istana Bogor di dampingi  oleh Dr. Soebandiro, Dr. Chairoel Saleh, Dr. J. Leimena.

 Soeharto panglima angkatan darat  Menemui presiden soekarno,  tujuan untuk meyakinkan presiden soekarno bahwa TNI AD berada di belakang presiden soekarno dan siap mendukung.

2 oktober 1965  pasca G30S/PKI  Mayjen Soeharto melihat bahwa satu satunya untuk meredakan krisis dalam negeri adalah dengan membrantas PKI beserta antek-anteknya.  

Pandangan pendapat presiden soekarno :

bahwa pembubaran PKI mustahil dilakukan karena akan menimbulkan inkonsistensi terhadap pelaksanaan prinsip nasakom nasiolis agama koomunis.yang telah menjadi dasar pemikiran politik Indonesia.

Di istana bogor  mayjen Basoeki Rachmat, brigjen M Yusuf dan Brigjen Amir Machmoed mengadakan pertemuan dengan presiden Soekarno yang di dampingi  Dr. J Leimena, Dr, Subandio, dan Dr, Chairoel Saleh.

Presiden soekarno memerintahkan kepada Brigjen Saboer merancang surat perintah kepada mayjen soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi. Kemudian  surat itu di kenal dengan SUPERSEMAR .

Langkah awal yang dilakukan soeharto : membubarkan dan melarang PKI beserta unsur-unsur yang berada dibelakangnya , 12 maret 1966 soeharto menahan 15 orang anggota kabinet yang terlibat G30S/PKI.

Proses peralihan kekuasaan politik Indonesia

a. Tap MPRS  NO IX/ MPRS/1966   memberikan wewenang penuh kepada mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang di nilai penting untuk menjaga kestabilitas keamanan dan ketengan social guna memperlanjar jalanya revolusi.

Pidato pertanggung jawaban presiden Soekarno disebut Nawaksara ditolak oleh MPRS karena tidak menjelaskan secara rinci peristiwa G 30 S/PKI dan akibat akibatnya.

Revisi pelengkap pidato pertanggung jawaban presiden soekarno di sebut Pelengkap Nawaksara

Organisasi yang menolak pidato pertanggung jawaban presiden Soekarno :

1.       Dewan pimpinan Daerah PNI Sulawesi selatan

2.        DPRD Sulawesi Selatan

3.        GMNI Bandung

4.        Koordinator Pemuda sekretaris bersama Golkar mengusulkan MPRS untuk mengadakan siding istimewa

b. DPR mengajukan memorandum kepada MPRS untuk menggelar sidang istimewa

c. ABRI secara personel mengadakan pendekakatan kepada presiden Soekarno agar presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada soeharto sebelum dilaksanakan sidang umum MPRS

d. 7 Pebruari 1967 presiden Soekarno menyerahkan surat kepada Soeharto di lampiri penugasan untuk menangani masalah sehari hari

ESAP SEJARAH STUDY 3

e. Soeharto membuat konsep isinya bahwa presiden Soekarno berhalangan memimpin pemerintahan dan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepada soeharto pemegang supersemar di ajukan kepada presiden Soekarno. Tetapi soekarno tidak menyetujui konsep dari soeharto tersebut.

f. 23 februari 1967   Soekarno secara resmi menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahaan kepada soeharto, pengemban ketetapan MPRS NO IX/MPRS/1966

BERDIRINYA PEMERINTAH ORDE BARU DAN CIRI POKOK KEBIJAKAN YANG DI HASILKAN

TAP MPRS NO XXXIII/MPRS/1967, 12 Maret 1967, MPRS  di ketuai AH Nasution mencabut mandat atas seluruh kekuasaan pemerintahan presiden Soekarno

27 maret 1968 MPRS .  Tap MPRS No XLIV/MPRS/ 1968.  mengangkat soharto menjadi presiden RI 

 Soeharto membentuk kabinet : Ampera. Di resmikan  28 Juli 1966

Agenda utama kabinet ampera  ;

1.        Melaksanakan pemilu ,

2.        Menstabilkan kondisi ekonomi politik Negara,

3.         Mengadakan perbaikan di bidang pangan  sandang.

Program kabinet ampera di susun dalam sidang umum MPR yang ke 3 tahun 1966.

Program kabinet ampera terdapat di dalam catur karya atau 4 program . dengan prinsip dwi Dharma

1.        memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia terutama sandang pangan

2.        menggelar pemilihan umum secepatnya 5 juli 1968seperti dalam tap MPRS No XI/MPRS/1966

3.        Kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negri Indonesia yang bebas aktif sesuai dengan tap MPRS NO XI/MPRS/1966.

4.        Meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk.

     Rancangan kabinet ampera  :

1.        untuk mewujudkan kehidupan politik yang baik 23 Mei 1970 disusun rencana pemilihan umum.

2.        kehidupan ekonomi distabilkan dan rehabilitasi

3.        menyususn dan melaksanakan pembangunan nasional

Program orde baru Tri logi pembangunan :

1.        Pemerataan pembangunan Negara serta hasil hasilnya dengan prinsip terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

2.        Merencanakan melaksanakan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi

3.        Menciptakan stabilitas nasional  y ang sehat dan dinamis.

Kebijakan ekonomi era orde baru

Disusun pada 1966  Tap  MPRS NO XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan kebijaksanaan landasan :

1.        Ekonomi

2.        Keuangan

3.        Pembangunan

Tujuan tap MPRS adalah : mengatasi krisis dan kemrosotan ekononi yang melanda Indonesia sejak tahun 1955

Tap MPRS NO XXIII /1966    Soeharto  meletakan dasar rencana pembangunan

Kebijakan ekonomi dalam negri soeharto :

a.        Peraturan 3 oktober 1966 pokok regulasi diterapkan pemerintah orde baru dalam menanggulangi krisis ekonomi antara lain :

1.        Anggaran belanja seimbang (Balanced budget) fungsinya untuk mengurangi satu penyebab terjadinya inflasi

2.         Menerapkan kebijakan mengekang proses ekspansi kridit bagi usaha sector produktif

seperti   :

 a.  sector  pangan          b. eksport    

 c.  prasarana,                d.   industri.

3.        Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negri (rescheduling) serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan kridit luar negri baru

4.        Menetrapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negri untuk serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.

b.        Dikeluarkan peraturan (10 februari 1967) tentang harga dan tariff   

tujuannya adalah untuk mengurangi penyebab timpangnya perbandingan harga serta membuka peluang kesempatan bagi perusahaan untuk memakai sumber pembiayaan sendiri.

c.        Dikeluarkan peraturan (28 juli 1967)  untuk memberikan stimulasi pengusaha agar menyerahkan sebagian hasil usahanya sector pajak dan ekspor indonesia

Tujuan agara pengusaha turut merangsang perkembangan perekonomian

d.        Menerapkan UU No 1 1967 tentang penanaman modal asing. UU NO 6 1968 tentang penanaman modal dalam negri

e.        Mengesahkan rencana UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU RAPBN)

UU NO 13 1967 diterapkan prinsip anggaran berimbang atau balanced budged menuntut keseimbangan antara anggaran belanja negara dan pendapatan Negara.

Perundingan paris club :

1.        Indonesia mendapatkan penangguhan pembayaran utang luar negeri

2.        Utang Indonesia yang jatuh tempo 1969 dan 1970 nmendapat pertimbangan untuk di tunda

Dana bantuan luar negri / Bukti ekspor (BE) mencakup 3 sektor :

1.        Sector impor barang ekonomi pupuk suku cadang obat hama

2.        Sector proyek pembangunan

3.        Sector pangan , pada peningkatan swasembada pangan dalam negri.

Karakteristik kebijakan perekonomian dalam negri  secara idial berusaha untuk membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia

Perbedaan kebijakan perekonomian orde baru dengan orde lama :

-  Orde baru :

Terletak di dalam proses pencarian sumber dana pembangunan dari sector pinjaman  luar negri .

-  Orde lama :

                Sangat anti melakukan pinjaman ke luar negri,

(REPELITA )Rencana pembangunan lima tahun  :

a.        Repelita 1.     1 april 1969-31 maret 1974 :

1.        Peningkatan taraf hidup masyarakat

2.        Pembangunan pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, perluasan sarana, prasarana social

b.        Repelita 2 .     1 april 1974- 31 maret 1979 :

1.        Sandang papan

2.        Perumahaan dan fasilitas lainnya

3.        Sarana prasarana yang semakin terdistribusi

4.        Rakyat yang lebih baik

5.        Lapangan kerja

Repelita 3     1 april 1073-31 maret 1984 :

1.        Pemerataan sector pangan

2.        Pemerataan pendidikan dasar, keahlian disemua bidang

3.        Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya 

4.        Pemerataan tenaga kerja dan usaha transmigrasi 

5.        Melibabatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan

6.        Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tk 1,2

7.        mengintensifkan kinerja dalam menyediakan kesempatan keadilan bagi rakyat

Repelita 4. 1 april 1984-31 maret 1989; masa

ESAP SEJARAH STUDY 3

e. Soeharto membuat konsep isinya bahwa presiden Soekarno berhalangan memimpin pemerintahan dan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepada soeharto pemegang supersemar di ajukan kepada presiden Soekarno. Tetapi soekarno tidak menyetujui konsep dari soeharto tersebut.

f. 23 februari 1967   Soekarno secara resmi menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahaan kepada soeharto, pengemban ketetapan MPRS NO IX/MPRS/1966

BERDIRINYA PEMERINTAH ORDE BARU DAN CIRI POKOK KEBIJAKAN YANG DI HASILKAN

TAP MPRS NO XXXIII/MPRS/1967, 12 Maret 1967, MPRS  di ketuai AH Nasution mencabut mandat atas seluruh kekuasaan pemerintahan presiden Soekarno

27 maret 1968 MPRS .  Tap MPRS No XLIV/MPRS/ 1968.  mengangkat soharto menjadi presiden RI 

 Soeharto membentuk kabinet : Ampera. Di resmikan  28 Juli 1966

Agenda utama kabinet ampera  ;

1.        Melaksanakan pemilu ,

2.        Menstabilkan kondisi ekonomi politik Negara,

3.         Mengadakan perbaikan di bidang pangan  sandang.

Program kabinet ampera di susun dalam sidang umum MPR yang ke 3 tahun 1966.

Program kabinet ampera terdapat di dalam catur karya atau 4 program . dengan prinsip dwi Dharma

1.        memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia terutama sandang pangan

2.        menggelar pemilihan umum secepatnya 5 juli 1968seperti dalam tap MPRS No XI/MPRS/1966

3.        Kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negri Indonesia yang bebas aktif sesuai dengan tap MPRS NO XI/MPRS/1966.

4.        Meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk.

     Rancangan kabinet ampera  :

1.        untuk mewujudkan kehidupan politik yang baik 23 Mei 1970 disusun rencana pemilihan umum.

2.        kehidupan ekonomi distabilkan dan rehabilitasi

3.        menyususn dan melaksanakan pembangunan nasional

Program orde baru Tri logi pembangunan :

1.        Pemerataan pembangunan Negara serta hasil hasilnya dengan prinsip terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

2.        Merencanakan melaksanakan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi

3.        Menciptakan stabilitas nasional  y ang sehat dan dinamis.

Kebijakan ekonomi era orde baru

Disusun pada 1966  Tap  MPRS NO XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan kebijaksanaan landasan :

1.        Ekonomi

2.        Keuangan

3.        Pembangunan

Tujuan tap MPRS adalah : mengatasi krisis dan kemrosotan ekononi yang melanda Indonesia sejak tahun 1955

Tap MPRS NO XXIII /1966    Soeharto  meletakan dasar rencana pembangunan

Kebijakan ekonomi dalam negri soeharto :

a.        Peraturan 3 oktober 1966 pokok regulasi diterapkan pemerintah orde baru dalam menanggulangi krisis ekonomi antara lain :

1.        Anggaran belanja seimbang (Balanced budget) fungsinya untuk mengurangi satu penyebab terjadinya inflasi

2.         Menerapkan kebijakan mengekang proses ekspansi kridit bagi usaha sector produktif

seperti   :

 a.  sector  pangan          b. eksport    

 c.  prasarana,                d.   industri.

3.        Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negri (rescheduling) serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan kridit luar negri baru

4.        Menetrapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negri untuk serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.

b.        Dikeluarkan peraturan (10 februari 1967) tentang harga dan tariff   

tujuannya adalah untuk mengurangi penyebab timpangnya perbandingan harga serta membuka peluang kesempatan bagi perusahaan untuk memakai sumber pembiayaan sendiri.

c.        Dikeluarkan peraturan (28 juli 1967)  untuk memberikan stimulasi pengusaha agar menyerahkan sebagian hasil usahanya sector pajak dan ekspor indonesia

Tujuan agara pengusaha turut merangsang perkembangan perekonomian

d.        Menerapkan UU No 1 1967 tentang penanaman modal asing. UU NO 6 1968 tentang penanaman modal dalam negri

e.        Mengesahkan rencana UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU RAPBN)

UU NO 13 1967 diterapkan prinsip anggaran berimbang atau balanced budged menuntut keseimbangan antara anggaran belanja negara dan pendapatan Negara.

Perundingan paris club :

1.        Indonesia mendapatkan penangguhan pembayaran utang luar negeri

2.        Utang Indonesia yang jatuh tempo 1969 dan 1970 nmendapat pertimbangan untuk di tunda

Dana bantuan luar negri / Bukti ekspor (BE) mencakup 3 sektor :

1.        Sector impor barang ekonomi pupuk suku cadang obat hama

2.        Sector proyek pembangunan

3.        Sector pangan , pada peningkatan swasembada pangan dalam negri.

Karakteristik kebijakan perekonomian dalam negri  secara idial berusaha untuk membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia

Perbedaan kebijakan perekonomian orde baru dengan orde lama :

-  Orde baru :

Terletak di dalam proses pencarian sumber dana pembangunan dari sector pinjaman  luar negri .

-  Orde lama :

                Sangat anti melakukan pinjaman ke luar negri,

(REPELITA )Rencana pembangunan lima tahun  :

a.        Repelita 1.     1 april 1969-31 maret 1974 :

1.        Peningkatan taraf hidup masyarakat

2.        Pembangunan pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, perluasan sarana, prasarana social

b.        Repelita 2 .     1 april 1974- 31 maret 1979 :

1.        Sandang papan

2.        Perumahaan dan fasilitas lainnya

3.        Sarana prasarana yang semakin terdistribusi

4.        Rakyat yang lebih baik

5.        Lapangan kerja

Repelita 3     1 april 1073-31 maret 1984 :

1.        Pemerataan sector pangan

2.        Pemerataan pendidikan dasar, keahlian disemua bidang

3.        Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya 

4.        Pemerataan tenaga kerja dan usaha transmigrasi 

5.        Melibabatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan

6.        Menyediakan dana bantuan pembangunan daerah tk 1,2

7.        mengintensifkan kinerja dalam menyediakan kesempatan keadilan bagi rakyat

Repelita 4. 1 april 1984-31 maret 1989; masa

ESAP SEJARAH STUDY 3

keberhasilan orde baru bidang KB, swsembada pangan

Repelita 5 1 april 1989- 31 maret 1994 pelaksanaan pembangunan sudah tidak merata, pembangunan di jawa

Repelita 6 1 april 1994-31 maret 1999 masa kejatruhan orde baru .

Langkah Kebijakan politik orde baru :

1.   Melakukan fusi partai politik tahun 1975 dengan dasar UU No 3 1975

2.   23 mei 1970  SK No 43   Restrukturisasi  partai politik menjadi 3 partai :  

3.   Kebijakan Militer,ekonomi, budaya

4.  Normalisasi kampus hak hak untuk berserikat berkupul mengeluarkan pendapat,beda haluan dengan asas tunggal pancasila langsung di tangkap , dihukum dengan dakwaan subversif

5.  Di bredeli majalah tempo, detik,  editor

Melakukan fusi partai politik tahun 1975 dengan dasar UU No 3 1975. dengan komposisi :

1.    Kelompok demokrasi pembangunan ( 11 Januari 1973)   terdiri   ; PNI,  PARKINDO,  PARTAI KATOLIK, IPKI, MURBA.

2.   Kelompok persatuan pembanguanan : NU, muslim Indonesia, PSII, Perti

3.   Kelompok golongan karya : organisasi profesi, buruh, pemuda, tani, nelayanmseniman dan organisasi masyarakat, korpri, federasi buruh Indonesia, himpunan kerukunan tani Indonesia,KNPI,

23 mei 1970  SK No 43   Restrukturisasi  partai politik menjadi 3 partai :   

1. Golkar      2. NU       3. PNI.

Pemerintah orde baru sangat kuat karena di dukung :   

1. Sector militer dengan memperbaiki kinerja angkatan darat,    

2.  Ekonomi dengan menambah jumlah dana bantuan  luar negri,

3.  Budaya dengan menyebarkan organisasi turunan golkar ke pelosok masyarakat .

Menguatnya orde baru ditentukan  3   hal    ;

 1.     militer.     2. golkar,    3, ekonomi.

1. Kebijakan Militer : dilakukan dengan memperbaiki kinerja angkatan Darat

2. Menguatnya sektor ekonomi : dilakukan dengan penambahaan dana bantuan luar negeri

3. Menguatnya sektor budaya : dengan menyebarkan organisasi turunan golkar ke pelosak indonesia.

3 fusi partai politik :   1 PDI,     2.PPP.      3. Golkar.

Pancasila sebagai satu satunya asas di gunakan oleh seluruh pergerakan nasional, parpol, organisasi pemuda mahasiswa, LSM.

Startegi soeharto : sistim reword and Punishment terhqadap orang orang yang mendukung atau menentang orde baru.

BAB 2      

KRISIS MULTIDEMENSI  DAN MUNCULNYA REFORMASI

1997. KRISIS MONETER melanda asia tenggara, termasuk indonesia.

Krisis nmultidemensi 1997-1998 memberikan akses terhadap ekonomi, politik sosial,

Krisis ekonomi indonesia merupakan efek domino dari krisis ekonomi asia

Krisis ekonomi indonesia mengalami stagnansi sistim neoliberalisme menjadi norma pengaturan ekonomi dan politik dunia

Pendapat Bank Dunia syarat ekonomi berhasil :

1.        investasi bidang pendidikan meningkatkan SDM

2.        Rendahnya korupsi

3.        Stabilitas dan kredibilitas politik

krisis sosial

Yang menuntut soeharta turun dari presiden  di hapusnya Dwi Fungsi ABRI, Reformasi, : mahasiswa, KAMMI , PORUM KOTA

tuntutan reformasi karena

1, terjadi krisis mutidemensi

2, kerusuhan

3. tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintahaan

4. Pemerintahaan sentralistik, otoriter,

Kondisi sosial ekonomi pasca reformasi

1.        pemulihan krisis sangat lambat bila di bandingkan dengan negara lain( pilipina, malesia)

2.        Krisis malah menjadi komplek (krisis Multi demensi)

3.        Tingginya konflik seiring jatuhnya  /mundurnya ekonomi

4.        tingginya tingkat insentifitas konflik politik internal sehingga untuk menjalankan pemerintahan tidak bisa optimal

5.        IMF tidak bisa mengurangi beban ekonomi, Syarat IMF tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat indonesia, IMF hanya memandang dari sudut ekonomi, sedangkan sosil tidak diperhatikan

6.        memburuknya kondisi sosial dan ekonomi karena penghapusan karena kebijakan penghapusan subsidi bagi masyarakat

7.        meningkatnya pengangguran Karena PHK

8.        Nilai rupiah melemah, harga harga naik tinggi.

9.        meningkatnya kriminalitas

10.     banyak investasi asing yang ditarik modalnya

Usaha usaha bidang sosial ekonomi pemerintah pasca revormasi

1.  meningkatkan penyediaan kebutuhan pokok

2.  kesehatan

3.  pendidikan

4.  fasilitas umum

5.  lapangan pekerjaan